Data Demografi Aman Aman Di Pendaftaran Kartu SIM

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengulangi data demografi yang digunakan dalam pendaftaran kartu SIM prabayar tetap aman. Artinya, operator seluler tidak dapat mengakses dan menyalahgunakan data.

“Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan akses terhadap data NIK dan KK ke operator seluler, hanya diperbolehkan memvalidasi apakah data NIK dan KK sama,” kata Zudan di kantor Kemkominfo, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Zudan mengungkapkan, selama ini Kementerian Dalam Negeri telah bekerja sama dengan 121 instansi terkait dengan data kependudukan.

Dalam kerjasama yang sama, keamanan data kependudukan dikelola oleh Direktorat Jenderal Dukcapil. “Ketika menyangkut keamanan, kerja sama Dukcapil dengan agensi lain didasarkan pada dasar etika dan yuridis,” katanya.

Sedangkan yayasan yuridis yang dimaksud Zudan bertujuan menganalisa untuk pihak-pihak yang bekerja sama di jalan. Ini berarti bahwa pihak ketiga dilarang keras menyalahgunakan data populasi Dukcapil.

“Ada denda maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar bagi mereka yang menggunakan data kependudukan. Jika tidak cukup, kami juga menerapkan sanksi administratif, yakni kesepakatan kerja sama dihentikan jika pihak ketiga (dalam hal ini operator seluler) menyalahgunakan data populasi Dukcapil, “katanya.

Dengan terbukanya kesepakatan kerja sama, bisnis bisa berhenti dan izin usahanya juga akan dicabut oleh negara.

Karena itu, Zudan memastikan bahwa mereka yang bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri tidak akan menggunakan data kependudukan karena sanksi yang sangat berat.

Dapat Memeriksa Nomor Terdaftar

Operator telekomunikasi akan menyiapkan fitur yang memungkinkan orang untuk memeriksa apakah data tempat tinggal mereka terdaftar pada nomor seluler orang lain. Dalam hal ini, data populasi meliputi NIK pada KTP dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemkominfo Ahmad M Ramli mengungkapkan, fitur tersebut nantinya tidak akan hadir pada 20 November 2017.

“Jadi jika ada pelanggan yang ingin tahu apakah NIK digunakan oleh orang lain, mereka bisa mengirim SMS ke operator dengan format tertentu atau melalui website,” kata Ramli di Forum Merisi Barat Barat 9 tentang Pendaftaran Kartu Prabayar di Kantor Kemkominfo, Selasa / 11/2017).

Dia mencontohkan, jika NIK digunakan untuk mendaftarkan empat nomor kartu SIM, sementara pemilik sah NIK hanya mencatat dua nomor, operator dapat membatalkan registrasi (unregister / unreg) jumlah orang lain yang terdaftar atas nama pemilik NIK.

“Operator tidak akan membiarkan unreg dilakukan oleh pelanggan yang bersangkutan, Unreg hanya bisa dilakukan oleh operator,” kata Ramli menegaskan.

Sumber : lagioke